Kekuatan Masyarakat sebagai Ujung Tombak Penegakan Keamanan dan Kedaulatan Pangan

Hari Pangan Sedunia (HPS) sudah berlalu bersamaan dengan disyahkannya Undang-Undang Pangan yang baru oleh DPR RI. Mudah-mudahan dengan semangat baru, pada HPS tahun yang akan datang petani Indonesia benar-benar bisa merasakan manfaatnya. Saya sangat setuju dengan salah seorang guru ekonomi pertanian kita, yang menanyakan relevansi HPS baru-baru ini untuk Indonesia. Meskipun tidak menguraikan alasannya, namun bisa dipastikan karena kondisi pangan kita saat ini belum berada pada posisi aman dan berdaulat. Pertanyaannya sangat sederhana, pada “perayaan” HPS, golongan manakah yang mengenyam keuntungan dari bisnis pangan dan paling bergembira di HPS ini? Jawabannya, tentu pasti bukan petani gurem kita dan bukan kaum miskin kita, tetapi para eksportir benih, para eksportir buah, para eksportir sapi, para eksportir pupuk dan lain-lain dari luar negeri ke Indonesia. Lalu siapakah yang paling gembira di HPS ini di Indonesia? Tentunya terlalu sensitif untuk dijawab, tetapi lagi-lagi yang pasti bukan petani gurem kita dan bukan orang-orang miskin di antara kita.

Jadi pada dasarnya, di Indonesia HPS tidak relevan kita rayakan sebelum keamanan pangan dan kedaulatan pangan nasional kita bisa kita wujudkan. ¬†Jawaban terhadap segala permasalahan keamanan pangan dan kedaulatan pangan tentunya tidak hanya menjadi tanggung jawab salah satu kementerian saja untuk menjawabnya. Kata “pangan” adalah kata benda, sejajar dengan “sandang” dan “papan”. Sedangkan kata “pertanian” adalah dinamika untuk menghasilkan pangan itu sendiri. Namun jika sudah berbicara stok, perdagangan, industri pangan dan turunannya, dinamika dan tanggungjawabnya berada pada birokrasi selain pertanian. Bahkan keterlibatan Pertahanan dan Keamanan sangat diperlukan dalam menjaga kemanan dan mengawal tegaknya kedaulatan pangan nasional. Kita wajib bersyukur hal itu sudah diakomodasi di dalam UU Pangan yang baru yang mengamanahkan dileburnya Badan Ketahanan Pangan (BKP), Badan Pengawasan Obat dan Minuman BPOM), dan Dewan Ketahanan Pangan (DKP) dilebur menjadi satu.

Terlepas dari hirukpikuknya politik pasca disyahkannya UU Pangan baru dan tanpa menunggu badan pangan baru hasil peleburan yang bakal bertanggungjawab langsung kepada Presiden dibentuk, kesempatan masa transisi ini harus digunakan untuk melakukan perenungan nasional dan untuk melakukan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kementerian terkait dan bahkan seluruh komponen masyarakat, merumuskan kegiatan nyata yang bisa dilakukan mulai saat ini juga. Peran masyarakat justru bisa lebih dahsyat sumbangannya dalam menciptakan keamanan dan kedaulatan pangan di tanah air, karena pangan sangat melekat dengan budaya dan kepercayaan terhadap agama yang dipeluknya. Yang disuaran dalam tulisan ini bukan sekedar pernyataan bahwa peleburan tiga lembaga itu saja tidak cukup dan tuntutan terhadap keterlibatan Kementerian lain, termasuk Kementerian Agama, Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Peranan Wanita kadang dengan birokrasinya yang ruwet dan tidak membumi, tetapi harapan besar terhadap keterlibatan langsung masyarakat khususnya-Ibu rumah tangga.

Mengapa Ibu-Ibu rumah tangga? Pendidikan dan bimbingan makan terhadap anak, yang pertama melakukan adalah Ibu, bahkan sejak dari lahir dengan memberikan air susu yang mengandung gizi dan nilai nutrisi tinggi. Sampai dengan anak berumur lima tahun, pendidikan dan bimbingan makan terhadap anak masih dilakukan oleh Ibu. Pola makan anak mulai terpengaruh oleh lingkungan ketika masuk TK, namun peran Ibu masih sangat besar dalam membina jenis makan apa yang nantinya menjadi kesukaan anak-anak ketika mereka tumbuh dewasa. Anak-anak di bawah umur 7 tahun, memiliki daya simpan memori yang tinggi terhadap apa yang dimakannya. Kalau dari kecil sampai umur 7 tahun bahkan sampai lulus SD sudah dibiasakan makan mie siap saji dan sosis, maka akan sulit kedepannya dirubah untuk makan singkong, ubi jalar, sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi program diversifikasi pangan, sulit berhasil jika tidak dirancang dan diterapkan sejak anak masih balita melalui bantuan Ibu-Ibu. Akan sangat tidak mungkin perubahan pola makan diterapkan pada anak-anak yg sudah tumbuh dewasa dan tua. Dan akan sangat tidak mungkin orang yang sudah biasa makan nasi kemudian tiba-tiba diminta merubah menu utamanya menjadi makan singkong. Jika dikaitkan dengan makanan tradisi lokal, maka hanya Ibunya sendirlah yang bisa memperkenalkan kepada anaknya dengan cara mengolah dan menyajikannya sejak kecil.

Tantangan yang paling berat bagi Ibu-Ibu yang bertugas di rumah adalah adanya televisi karena iklan di televisi merupakan media yang ampuh untuk mempengaruhi anak-anak untuk makan mie siap saji, sosis siap makan, dan makanan lainnya yang tidak mengandung makna tradisi lokal. Kepada Ibu-Ibu yang kebetulan bekerja meninggalkan anak sejak anak berumur 3 bulan, diharapkan bertanggungjawab penuh untuk mengendalikan pengasuh anaknya agar kegiatan yang serupa seperti tersebut di atas bisa dilaksanakan dengan penuh disiplin dan selalu dipantau. Harapan kepada Ibu-Ibu pejabat tidak sekedar jangan membawa tas mewah seperti yang dilontarkan oleh Gubernur DKI Jakowi belakangan ini, tetapi harus melebur dengan Ibu-Ibu lain di perkampungan-perkampungan padat penduduk melaksanakan program-progran praktis, termasuk meningkatkan pengetahuan kepada Ibu-Ibu untuk membangun tradisi makan yang bergizi dan bermuatan lokal dengan segala bentuk pilihannya, termasuk mengarahkan agar anak-anak ketika tumbuh besar senang makan sayur-sayuran dan buah-buahan.

Komponen masyarakat yang berpengaruh untuk ikut serta menegakkan keamanan dan kedaulatan pangan adalah tokoh adat dan tokoh agama. Di beberapa daerah peran tokoh adat sangat kental sekali dalam masalah pangan. Di beberapa daerah bahkan menebang pohon merupakan kegiatan yang bersifat sakral, dan di beberapa daerah makanan tradisional dipertahankan, namun sementara ini tinggal sebatas pada acara-acara adat. Hal tersebut mengindikasikan bahwa ada wadah non-formal yang bisa digerakkan dan dibangun kembali kelembagaannya dan kekuatannya. Tentu saja untuk itu pemerintah berkewajiban untuk ikut serta membiayai.

[Tulisan di atas disiapkan pada saat Hari Pangan Sedunia 2012]

Advertisements

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: